Monthly Archives: August 2018

Peraturan dan Kebijakan

Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo. Mengacu kepada SEMA 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga bisa ... Read More »

Tupoksi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI MAHKAMAH SYAR’IYAH I. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ; 4. Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah ... Read More »

Visi dan Misi

Visi: Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Jantho Misi: Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Badan Peradilan; Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan; Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan. Read More »

Laporan Akses Informasi

LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2018 MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Jenis Informasi Jumlah Permohonan Keberatan Tanggapan Alasan PPID atas Keberatan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Hasil Mediasi di Komisi Informasi Status Putusan Komisi Informasi Diterima Ditolak Berhasil Gagal Menguatkan Pengadilan Menguatkan Pemohon Informasi Perkara & Putusan NIHIL – – – – – – – Kepegawaian NIHIL – – – – – – ... Read More »

Prosedur Berperkara

PROSEDUR BERPERKARA 1. Syarat Berperkara Secara Prodeo (Khusus) 1 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepada Desa/Lurah/dan Kartu Sosial Lainnya seperti : Kartu PKH, BLT, dll yang menyatakan benar bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya berperkara, atau 2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya sperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan ... Read More »

Hak Masyarakat

Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan (Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007) Berhak memperoleh Bantuan Hukum. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan. Berhak segera diadili oleh Pengadilan. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim. Berhak mendapatkan bantuan juru ... Read More »